Janji Caleg: Realistis?

Sebagaimana layaknya pemilu-pemilu sebelumnya, saat ini bertebaran pula janji-janji dari caleg, hampir di semua media massa. Mulai dari koran, spanduk, banner, baliho, brosur, iklan dan jelas tidak ketinggalan di setiap kampanye-kampanye dialogisnya. Di artikel ini saya tidak berkepentingan untuk membuktikan apakah janji itu benar? Sekedar obral? Atau bahkan hanya akal-akalan sang caleg? Wallahu A'lam. Namun yang saya coba soroti adalah bagaimana kita mengkritisi dan menyikapi model-model caleg dengan gayanya yang senang memberi janji kepada calon pemilih. Dengan istilah keren voter education :)

Saya mulai dengan tugas dan tanggung jawab anggota dewan. Sudah sangat jelas bahwa setiap anggota dewan itu adalah wakil rakyat, yaitu seseorang yang diamanahi rakyat untuk mewakilinya dalam berkontribusi dalam pemerintahan, menyuarakan aspirasi konstituennya. Makanya, jangan sampai golput, karena keterwakilan anda akan sangat menentukan. Sehingga dalam konteks seperti ini maka menurut saya sudah seharusnya, sudah semestinya dan sudah sepantasnya bila seorang anggota dewan nanti akan memperjuangkan nasib rakyat, membela kepentingan rakyat.

Janji-janji caleg kepada calon pemilih tentang sembako murah, sekolah gratis, perbanyak lapangan kerja, peningkatan gaji, dan bla bla bla mestinya tidak kita telan mentah-mentah. Kenapa? Ya karena itulah tugas mereka :). Yang perlu kita kritisi lebih jauh adalah pertama, bagaimana caranya? Bagaimana mereka dapat mewujudkannya? Yang kedua, harus kita pahami bersama bahwa keputusan final rapat dewan terkait program dan agenda-agenda yang lainnya itu adalah hasil kesepakatan dan persetujuan bersama. Sehingga satu atau sedikit anggota dewan saja yang lantang bersuara akan kalah ketika terjadi voting. Di sini letak urgensinya kenapa kita harus memilih dan mendukung wakil-wakil rakyat yang benar-benar PEDULI terhadap rakyat, sehingga mempunyai suara yang dominan dalam rapat dewan.

Terakhir, PEDULI saja tidak cukup, tapi harus juga yang BERSIH dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Ya percuma klo ternyata di balik kepeduliannya dengan rakyat, sang wakil rakyat masih saja KKN, memperkaya diri sendiri, nglunasi hutangnya waktu kampanye, memasukkan sanak famili ke dalam tender-tender program pemerintah. Dan yang nggak kalah penting, PROFESIONAL. Wakil rakyat harus bagus kinerjanya, amanah. Menjalankan dengan baik semua tugas dan tanggung jawabnya sebagai wakil masyarakat di pemerintahan. Dekat dengan rakyat setiap saat, tidak hanya sewaktu masa kampanye. Inilah semangat revolusi legislatif yang kita harapkan. Semoga tulisan singkat ini bisa membuat kita semakin cerdas dalam berkontribusi dalam pendidikan politik bangsa Indonesia. Amin :)